Tampilkan postingan dengan label Radikalisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Radikalisme. Tampilkan semua postingan

Rabu, November 26, 2008

Hasil Survey PPIM : Kebanyakan Guru Agama Islam Menentang Pluralisme


Kebanyakan guru agama Islam di sekolah umum dan swasta di pulau Jawa menentang pluralisme, dan memelihara keberadaan radikalisme dan konservatisme, menurut sebuah survey yang dirilis di Jakarta, hari Selasa 25/11.


Hasil survey menunjukkan 62,4 % dari para guru agama Islam yang disurvei, yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah – dua organisasi Islam yang paling besar negeri ini – menolak kepemimpinan non Muslim.


Survei tersebut diselenggarakan bulan lalu oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan mengikutkan sebanyak 500 orang pelajar Islam dan para guru sepulau Jawa sebagai responden.


Survey tersebut mengungkapkan 68,6 % dari responden menolak prinsip-prinsip non Muslim menjadi peraturan di sekolah mereka dan 33,8 % menolak keberadaan guru non Muslim di sekolah-sekolah mereka.


Sekitar 73,1 % dari para guru itu tidak menghendaki para penganut agama lain membangun rumah ibadahnya di lingkungan mereka.


Sekitar 85,6 % dari para guru melarang para siswa mereka untuk ikut merayakan hari-hari besar yang merupakan bagian dari tradisi-tradisi bangsa Barat (contoh : Valentin Day), sementara 87 % melarang para siswanya untuk mempelajari agama-agama.


Sekitar 48 % dari para guru lebih menyukai kalau para pelajar perempuan dan laki-laki dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda.


Direktur PPIM Jajat Burhanudin berkata para guru itu anti pluralisme yang dicerminkan di dalam pelajaran yang diberikan oleh mereka dan berperan dalam menumbuhsuburkan konservatisme dan radikalisme di tengah masyarakat Muslim di negeri ini.


"Saya pikir mereka memainkan sebuah peran kunci dalam mempromosikan konservatisme dan radikalisme di tengah masyarakat Muslim sekarang ini. Anda tidak bisa berkata bahwa sekarang konservatisme dan radikalisme hanya berkembang di jalan-jalan seperti apa yang telah dikampanyekan oleh FPI (Pront Pemberla Islam), tetapi secara lebih jauh telah bertumbuh kembang di dalam dunia pendidikan," katanya, dengan memberi contoh kepada sebuah kelompok Islam yang radikal.


Jajat berkata sifat tidak toleran seperti itu akan mengancam hak-hak sipil dan politik dari warganegara yang berlainan agama (non Muslim).


Survei juga menunjukkan 75,4 % dari responden para guru meminta kepada para siswa mereka untuk mengajak para guru yang non Muslim untuk berpindah ke agama Islam, sementara itu 61,1 % menolak keberadaan sekte baru di dalam Islam.


Sejalan dengan keyakinannya yang tegas, 67,4 % responden berkata mereka lebih merasa sebagai Muslim dibandingkan sebagai bangsa Indonesia.


Mayoritas dari responden juga mendukung adopsi hukum syariah di dalam negeri untuk membantu kejahatan perang (diterjemahkan dari fight crime, pen).


Menurut survei, 58,9 % dari responden berpendapat hukuman rajam (dilempari dengan batu) adalah bentuk hukuman untuk bermacam-macam kejahatan dan 47,5 % berkata hukuman untuk kasus pencurian adalah dengan dipotong tangan, sementara itu 21,3 % menghendaki hukuman mati bagi mereka yang murtad atau keluar dari agama Islam.


Hanya 3 % dari para guru tersebut yang merasakan bahwa tugas mereka adalah untuk menghasilkan siswa yang bersikap toleran.


Dengan 44,9 % dari responden mengaku diri adalah anggota Nahdlatul Ulama dan 23,8 % pendukung Muhammadiyah, Jajat berkata berarti kedua organisasi yang moderat itu telah gagal untuk mananamkan nilai-nilai organisasinya di akar rumput.


"Pluralisme dan sikap moderat hanya tampak di kalangan elit organisasi saja. Saya takut kalau fenomena ini ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan semangat radikalisme dan bahkan terorisme di negeri kita," katanya.


Tapi saya tidak tahu, bagaimana perasaan anda setelah membaca berita ini, takut, cukup kuatir atau bahkan gembira ?


Sumber : http://www.thejakartapost.com/

Senin, September 01, 2008

Merevisi Islam Radikal, Jangan Menunggu Waktu

Pernah tayang di Wikimu pada Kanal Opini, Rabu 04-06-2008 08:41:52


Memahami hukum-hukum agama dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan yang berbeda atas suatu dasar hukum, baik berupa ayat-ayat Quran dan hadist-hadist maupun pendapat-pendapat ulama-ulama, menjadikan umat Islam terkotak-kotak dalam berbagai aliran dan mazhab. Setelah ratusan tahun masa berlalu dari kepemimpinan Nabi Muhammad dan khalifah-khalifah yang arif, perbedaan-perbedaan pemahaman dan pemikiran tersebut menjadi semakin tajam dan sulit dipertemukan kesamaannya.

Walaupun dalil yang dipergunakan sama, ternyata tidak menjadikan sama dalam pemahamannya. Tafsir atas ayat maupun hadist sangat dipengaruhi latar belakang seorang penafsir atau ahli tafsir, baik itu latar belakang kehidupan atau asal muasal daerah, latar belakang keturunan, maupun latar belakang ilmu agamanya dan guru-gurunya. Tafsir-tafsir yang sangat beragam tersebut telah menghiasi pemikiran Islam dari zaman ke zaman dan berakibat pada gerak langkah perjuangan umat Islam di dunia dan juga di Indonesia.

Bangsa yang ramah tamah dan umat yang berakhlak mulia

Ada kekhasan dari umat Islam di Indonesia yang tidak dimiliki oleh umat Islam di belahan dunia manapun, yaitu latar belakang budaya Nusantara yang sudah berakar kuat. Budaya yang bercirikan kehalusan budi, keramahtamahan, keakraban dengan alam dan keterbukaan atas sesuatu yang baru. Sudah lama kekhasan ini disukai oleh orang-orang luar yang datang ke Nusantara, termasuk para ulama Islam dari tanah seberang (Wali Sanga). Mereka dengan mudah meng-Islam-kan orang-orang Nusantara karena Islam yang dibawa mereka memiliki kesamaan sifat dengan sifat khas orang Nusantara, yaitu akhlakur karimah (budi pekerti yang luhur) dari Islam yang sesuai dengan sifat kehalusan budi dan keramahtamahan orang Nusantara. Hasilnya, setelah Islam mengisi hati orang Nusantara, mereka menjadi orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, ramah tamah dan kasih sayang kepada sesama manusia namun tetap berani dan teguh membela kebenaran. Manusia yang baru inilah yang kemudian ikut andil dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah beberapa abad kemudian.

Bibit radikalisme Islam di Indonesia dan pertumbuhannya

Bibit-bibit radikalisme dalam Islam muncul pertama kali di Indonesia - sewaktu masih bernama Nusantara - sebagai bagian dari semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dengan semangat membela bangsa, tanah air dan agama, para pejuang kemerdekaan yang beragama Islam berperang melawan penjajah Belanda dan slogan-slogan ke-Islam-an pun dipergunakan. Seperti teriakan penyemangat "Allahu Akbar" atau tujuan berperang untuk mengusir penjajah kafir dari bumi Nusantara. Bibit ini terus berkembang hingga Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Pada masa awal kemerdekaan keberadaan radikalisme Islam ditandai dengan munculnya gerakan DI/TII yaitu sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama dan justifikasi agama. Karena penjajah Belanda sudah pergi dari bumi Indonesia, maka semangat radikalisme mengubah haluan dengan mengarahkan moncong senjatanya kepada saudara sebangsa. Hanya karena tidak dipenuhi keinginannya Kartosuwiryo dan kawan-kawan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah dengan mengatasnamakan Islam. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Orde Baru. Gerakan radikalisme Islam di era Soeharto sebagian muncul sebagai hasil rekayasa militer atau intelijen seperti Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII untuk melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam.

Sejak jatuhnya Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya, era Reformasi pun tiba. Masa-masa kebebasan, baik dalm bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, secara tidak langsung telah memberikan fasilitas kepada beberapa kelompok radikal untuk muncul lebih visible, lebih militan dan lebih vocal. Ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, ikut membuat gerakan Islam yang radikal ini menjadi lebih populer.

Dengan bergulirnya semangat reformasi, yang berarti kebebasan berekpresi dan berpendapat, banyak orang-orang yang berafiliasi di garis keras bisa menjadi lebih terbuka dan secara terang-terangan memperlebar gerakannya. Mereka berupaya untuk menyampaikan misi dan visi gerakan mereka - yang tentunya agenda politik juga ada - yang diramu sedemikian rupa sehingga ada justifikasi agama didalamnya.

Organisasi Islam yang sudah ada, seperti Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain sebagainya yang menggunakan jalur politik dan diplomasi politik dianggap oleh kelompok radikal sebagai terlalu lamban dan moderat dan bersifat kompromistis dengan sistem yang ada sehingga tidak efektif. Mereka beranggapan bahwa kedua kelompok Islam terbesar ini tidak mampu mengakomodir semangat radikal mereka. Kelompok garis keras ini beranggapan bahwa cara berpolitik dengan kekerasan lebih efektif dan cepat, sedangkan menggunakan pola pendidikan dinilai terlalu lambat. Bisa jadi radikalisme Islam muncul sebagai akibat dari rasa frustasi dan ketidaksabaran melihat situasi yang ada dan tidak percaya dengan jalan damai yang sedang diupayakan. Maka tidak mengherankan jika kelompok garis keras ini memiliki agenda tersendiri yang lain dari organisasi Islam yang ada pada umumnya.

Peran pemerintah dan ulama

Kondisi yang sudah terjadi seperti sekarang ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh adanya sepak terjang kaum radikal yang dengan mengatasnamakan agama untuk memaksakan segala kehendaknya harus segera ditanggulangi. Begitu banyak sudah nyawa anak bangsa melayang sia-sia hanya karena segelintir orang-orang yang gegabah dan tidak sabar dibiarkan berbuat sekehendak hatinya.

Inilah yang menjadi tugas pemerintah sebagai pemegang otoritas politik dan keamanan untuk bahu-membahu dengan ulama sebagai pemegang otoritas religi (Al ulama-u waratsatull ambiyaa atau ulama adalah pewaris para nabi) serta seluruh umat Islam dan elemen bangsa lainnya untuk menuntaskan permasalahan radikalisme dalam beragama ini. Perlu dirumuskan suatu kesepakatan berupa langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah penanggulangan agar keradikalan dalam beragama tidak berujung kepada perpecahan bangsa dan kemunduran umat.