Pencitraan, Suatu Keniscayaan Kampanye Politik Capres-Cawapres

Kampanye politik adalah sebuah upaya pencitraan, baik oleh partai politik, calon legislatif maupun calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Seperti halnya sebuah iklan produk, maka kampanye politik juga menawarkan sesuatu yang bisa dijual pada diri kandidat atau parpol untuk dibeli oleh para calon pemilih.

Sesuatu yang dijual tentu menunjukkan nilai lebih, baik dari segi mutu maupun penampilan. Sehingga di dalam dunia marketing, pada pandangan pertama bungkus bisa sangat menentukan dibandingkan isi. Produk sehebat apa pun, dengan kualitas tinggi sekalipun bisa tidak laku kalau pembungkusnya tidak menarik atau berkesan tidak bisa dipercaya.

Pencitraan bermakna memberikan citra atau gambaran – dalam hal ini tentu saja yang baik-baik. Sebagai usaha untuk menarik hati para calon pemilih, para kandidat dan parpol akan memanfaatkan segala hal yang bisa menumbuhkan pandangan positif pada diri pemilih terhadap mereka, baik itu segi penampilan, gaya berbicara, kecerdasan dalam mengungkapkan pikiran, maupun kegiatan atau hasil kerja yang sudah ada.

Kalau seorang kandidat, capres misalnya, mempunyai semua hal yang bisa dijual, misalnya berpenampilan meyakinkan, berotak cerdas, berbicara lugas dan jelas, sekaligus menunjukkan hasil kerja yang baik, tentunya capres ini mempunyai nilai penuh di mata calon pemilihnya.

Untuk kandidat yang tidak memiliki “nilai lebih” yang dimiliki kandidat yang lain, tidak lantas menghujat dengan alasan, misalnya, kandidat lain tersebut mengandalkan sosok penampilan dan gaya yang di-jaim-jaim-kan. Kalau saya menilai, pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh prasangka dan kecemburuan, sehingga berkesan “kekanak-kanakan” sekali.

Polling merupakan upaya pencitraan

Secara tidak langsung, polling atau pengumpulan pendapat untuk pasangan capres-cawapres merupakan upaya pencitraan. Di luar indepensi lembaga survei yang melaksanakan survei, hasil survei bisa saja digolongkan dalam usaha pencitraan capres dan cawapres. Kapabilitas sebuah lembaga survei tentunya bisa dinilai oleh para ahlinya, sedangkan masyarakat pada umumnya hanya bisa melihat dan menggunakan hasil survei tersebut.

Kalau ada tudingan bahwa sebuah lembaga survei merupakan “antek-antek” capres dan cawapres tertentu, itu pasti murni merupakan tuduhan penuh prasangka, karena secara ilmiah setiap lembaga survei bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta hasil polling yang dikerjakannya.

Akhir-akhir ini beberapa lembaga survei mengumumkan hasil polling pasangan capres-cawapres. Dari angka-angka yang ditampilkan, tampak persentase yang lebih besar (lebih dari 60%) mengarah pada satu pasangan calon. Pasangan calon yang merasa dirinya memenangkan polling, sah-sah saja mengaku sebagai “pemenang polling”, lalu berdasarkan hasil itu mengumumkan dirinya sebagai “calon pemenang” pemilu presiden nanti dalam satu putaran saja. Seandainya pasangan tersebut tidak memenangkan polling lebih dari 60% atau hanya memperoleh persentase seimbang dengan pasangan lain, tentunya pengakuan tersebut menjadi “aneh” dan bisa dianggap “tidak waras”.

Pengakuan kemenangan dalam satu putaran pemilu presiden ini pun sebenarnya sebuah bentuk pencitraan. Sama saja dengan pasangan lain yang mengaku kalau dia menjadi presiden maka ekonomi Indonesia akan bebas dari pengaruh asing, atau tingkat pertumbuhan ekonomi nasional akan sebesar 2 digit. Bukankah terdengar sama “sombongnya”?

Itulah pencitraan. Di dalam pencitraan ada kebutuhan sebuah pengakuan akan kehormatan, martabat, kecerdasan, dan sebagainya yang ada pada diri orang yang dicitrakan. Hal tersebut dimaksud agar dia mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pengikutnya sehingga dirinya dipilih oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pernahkan Anda berpikir kenapa Tuhan mengutus nabi dan rasul kebanyakan dari kalangan terkemuka atau berdarah biru, berotak cerdas, bertubuh kekar, berwajah rupawan, dan bersuara lemah lembut? Itulah pencitraan.

Caleg Homo (Intermeso)

Pemilu legislatif sudah usai. Masing-masing calon legislatif (caleg) sudah ada yang mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Caleg yang gagal karena mendapatkan sedikit suara memberikan beragam respon atas kegagalannya itu, ada yang pasrah, ada yang nyantai aja, ada juga yang mencak-mencak mengambil kembali uang dan barang yang terlanjur diberikan kepada calon pemilihnya, bahkan ada yang depresi hingga meninggal.

Impian duduk di kursi dewan yang sudah pupus bukan berarti cerita sudah selesai. Sebagai caleg yang sudah mendapatkan suara dalam pemilu, walaupun tidak mencukupi untuk mendapatkan satu kursi di dewan, beberapa caleg yang “masih waras” mulai kasak-kusuk mencari informasi mau dikemanakan perolehan suara mereka itu.

Sebagai anggota spesies homo sapiens yang diciptakan memiliki akal panjang, para caleg yang termasuk golongan homo polyticus (makhluk berpolitik) dan juga tergolong homo economicus (makhluk berekonomi) tidak mungkin berdiam diri membiarkan suara-suara yang sudah dikantongi tersebut terbuang sia-sia alias tidak jadi uang.

Dengan prinsip symbiosis mutualism (hubungan saling menguntungkan) dengan caleg yang mengumpulkan suara kurang sedikit lagi untuk mendapatkan satu kursi, para caleg dengan suara kurang banyak ini pun mulai menawarkan harga jual. Kalau laku, khan lumayan menutupi sedikit lubang-lubang hutang buat biaya kampanye kemarin.

Meskipun secara akuntansi masih belum seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, paling tidak mengurangi tingkat depresi hingga menjauhi titik nadir, dan asap dapur masih bisa mengepul lagi.

Kabarnya satu suara bisa laku dijual 1 sampai 2 juta rupiah. Kalau hanya mendapatkan 10 suara berarti akan mengantongi uang 10 sampai 20 juta rupiah, sedangkan untuk kampanye sudah ludes 300 juta rupiah. Apes.

Sumber gambar : http://www.jpnn.com/uploads/berita/dir10022009/img100220091408011.jpg

Mega Dibantai 34.000 Orang di Facebook, Trik Ala Tukul Arwana?

Masa tenang dalam tahapan Pemilu 2009 sudah dimasuki. Pesta kampanye partai politik dan calon legislatif sudah usai. Atribut-atribut partai satu per satu dibersihkan dari jalan-jalan kota dan desa. Minggu ini diharapkan keadaan benar-benar tenang.

Tapi tidak demikian halnya dengan dunia internet, khususnya jejaring perkawanan facebook. Jejaring yang sedang ngetop gara-gara Barack Obama mempopulerkannya hingga menghantarkan dirinya menjadi Presiden AS terpilih ke-44 ini menjadi buah berita. Gara-garanya adalah keberadaan sekelompok orang yang berdiskusi, mengkritik dan menghujat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehubungan dengan kampanye PDIP akhir-akhir ini. Katanya, sih dilengkapi juga dengan gambar-gambar tidak senonoh.

Dengan menggunakan nama “Say No!!! to Megawati” sebanyak 34.000 orang yang sudah terdaftar sebagai anggota diancam oleh Sekjen PDIP Pramono Anung akan dilaporkan kepada Bawaslu. Menurutnya para pelaku bisa diancam pidana dengan UU No.10 Tentang Pemilu pasal 270 dengan hukuman 24 bulan karena bisa dikatagorikan kampanye hitam (black campaign). Pramono Anung juga menuduh upaya mendiskreditkan Megawati ini dilakukan oleh lawan politik Megawati.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, yang dihubungi melalui telepon, Minggu (5/4) siang, mengatakan, di dalam Pasal 84 tentang Larangan Kampanye, sanksi hanya dapat dikenai jika kampanye hitam dilakukan oleh peserta, pertugas, atau pelaksana kampanye parpol.

Artinya, jika itu bukan dari ketiga unsur tersebut, tak bisa dikenai pidana pemilu. "Kita harus lihat dulu, siapa yang melaksanakan grup tersebut, ketiga unsur tadi, karena ada pembatasan dalam konteks UU Pemilu. Ada pembatasan dalam pasal ini hanya untuk aktivitas dalam kampanye," ungkapnya.

Tapi ada yang perlu dicermati dalam dunia politik, bahwa upaya menjelek-jelekkan diri sendiri ala Tukul Arwana sudah menjadi trend agar dibelaskasihani sebagai orang teraniaya. Bisa jadi dibalik kasus jejaring facebook ini ada orang PDIP sendiri di belakangnya?

Sumber berita : http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/04/06/11414393/PDI-P.Laporkan.Facebook.Say.No.to.Megawati.ke.Bawaslu

Sumber gambar : http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2009/03/republik-facebook1.jpg

PDIP (Partai Dengan Indikasi Plin-plan)

Judul di atas bagi Anda akan terlihat keliru dari segi Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) karena menggunakan kata penghubung “dengan” dengan huruf awal kapital atau huruf besar. Seharusnya untuk judul sebuah tulisan kata penghubung harus diawali dengan dengan huruf kecil.

Tetapi judul di atas merupakan kepanjangan baru untuk singkatan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kenapa demikian?

Beberapa waktu yang lalu PDIP sebagai partai oposisi pemerintah mengritik Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang merupakan program pemerintah SBY. Dalam sebuah kampanye terbuka PDIP, Megawati mengkritik keras program BLT sebagai upaya menyogok rakyat.

Menurut Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, dosa besar bagi pihak tertentu yang memanipulasi kesusahan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. “Akan menjadi dosa besar jika kesulitan hidup rakyat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujar Pramono di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3 inilah.com).

Nah, sekarang PDIP dan Megawati seperti menjilat ludah sendiri. Dalam sebuah iklan kampanye politik PDIP baru-baru ini di televisi, PDIP menggunakan BLT sebagai bahan kampanye. Yang begini apa bukan plin-plan namanya?

Sumber berita :

http://www.inilah.com/berita/politik/2009/03/24/93242/menjual-rakyat-miskin-di-kampanye/

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/03/29/051643/1106579/700/reposisi-pdip-terhadap-program-blt

Saran agar Mega Berkerudung atau Warna Diganti Hijau?

“Mereka Bicara Mega” adalah sebuah buku yang diluncurkan oleh PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menjelang Pemilu 2009. Buku yang memuat komentar, pendapat, pujian dan lain-lain dari 38 tokoh di Indonesia, ada politisi, pengamat politik, akademisi dan budayawan adalah “buku kampanye” yang diterbitkan – tentu saja – untuk mendukung “penampilan “ Megawati Soekarno Putri menjelang Pemilu 2009.

Yang menarik dari isi buku tersebut adalah sebagian besar tokoh berbicara mengenai kemuslimahan Mega dan keislaman PDIP secara umum. Dan karena tokoh-tokoh yang berbicara adalah tokoh-tokoh yang sudah dipilih, semua pembicaraan sudah pasti sesuai dengan maksud diterbitkannya buku tersebut, yakni mencapai suatu kesimpulan akhir bahwa Megawati dan PDIP tidak perlu diragukan kemuslimahan dan keislamannya.

Jangan lupakan sejarah

PDIP bukan partai Islam, semua sudah tahu. PDIP merupakan transform dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) di era Orde Baru semua juga sudah tahu. Dan PDI yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 merupakan fusi dari 5 partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba (gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka).

Semua orang boleh berubah. Jadi secara pribadi Mega sah-sah saja mau berkerudung atau tidak, karena dia memang muslimah. Tapi secara partai – eit, nanti dulu. Apa PDIP mau menyingkirkan kawan-kawan di partainya yang non Muslim, atau ingin mengganti ideologi partai, atau ingin betul-betul berganti warna menjadi hijau?

Saya hanya memberi saran kepada saudara-saudaraku sesama Muslim di PDIP, berbicara harus realistis, jangan melupakan sejarah dan jangan menimbulkan kesan PDIP adalah bunglon yang bisa berganti warna sesuai tempat dan keperluan.

Partai Bukan PKS

Iklan kampanye PKS yang bikin heboh dan mendapat tanggapan miring, karena menampilkan seorang tokoh “yang dibenci sekaligus dipuja” adalah sebuah upaya cerdas sekaligus berbahaya. Dikatakan cerdas karena berhasil menyedot lebih banyak perhatian publik dibandingkan dengan iklan-iklan kampanye partai lain, namun berbahaya karena beresiko menuai protes berkepanjangan dan kehilangan simpatik dari publik.

Sebagian orang menilai upaya PKS ini cerdas, karena secara untung-untungan PKS mencoba meraih sedikit suara dari para pemuja Soeharto, yang diperkirakan adalah masyarakat kebanyakan di daerah Jawa Tengah, orang Jawa Tengah yang menjadi perantau di daerah-daerah lain, dan sebagian lagi kaum intelektual dan kelompok menengah ke atas yang sempat merasakan “nikmatnya” rezim Orde Baru. Ini terbukti dengan peraihan suara Golkar – dengan asumsi pendukung Golkar juga adalah pengidola Soaharto - secara nasional pada Pemilu 2004 di peringkat pertama sebesar 21,6 %.

Kemungkinan bahwa sebagian suara Golkar berpindah ke PKS bisa saja terjadi, terutama simpatisan partai yang mempunyai kecendrungan keislaman yang kuat. PKS rupanya mengincar segmen ini. Dengan sedikit – hanya menampilkan beberapa detik saja – menampilkan “pujaan mereka”, PKS sudah membikin kehebohan berskala nasional, dan kemungkinan ikut mengguncang atau paling tidak menolehkan kepala para pemuja Soeharto.

Tapi sisi resiko juga perlu mendapatkan pertimbangan PKS. Walaupun simpatisan PKS sebagian besar adalah pendukung fanatik partai ini dan sebagian yang lain adalah simpatisan temporal, tapi kemungkinan ada yang merasa gerah dengan manuver PKS ini bisa saja ada. Terutama di kalangan generasi mudanya dan beberapa dari kalangan yang pernah sakit hati dengan Orde Baru. Bisa saja mereka berpaling karena melihat ada unsur keplin-planan dalam hal ini. Bukankah ini era reformasi? Dan PKS adalah salah satu pelopor reformasi tersebut yang identik dengan kejatuhan Orde Baru dan Soeharto ?

Bukan Empat Mata

Acara Empat Mata dengan host Tukul Arwana yang pernah ditayangkan Trans 7 adalah contoh sebuah acara televisi yang heboh. Acara yang sering menampilkan tokoh-tokoh kontroversial ini akhirnya mengalami nasib sialnya setelah menampilkan tokoh Sumanto si pemakan mayat di episode yang ditayangkan pada 29 Oktober 2008.

Bukan suatu kemustahilan apabila upaya PKS dengan mengiklankan seorang tokoh seperti mantan presiden Soeharto akan membikinnya bernasib sama dengan program televisi Empat Mata-nya Tukul Arwana. Empat Mata yang kemudian dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini terpaksa berhenti tayang dan mengganti bajunya dengan judul Bukan Empat Mata yang ditayangkan setiap Senin-Jumat pukul 21.00 WIB mulai tanggal 1 Desember 2008 di Stasiun Trans 7 ini. Kalau Empat Mata dicekal oleh KPI, maka dikuatirkan PKS akan dicekal oleh sebagian pendukungnya.

Namun sepertinya PKS menilai sasaran target sudah tercapai dengan iklan heboh tersebut, buktinya PKS sedang membidik putri mantan presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana sebagai salah satu nominator penerima anugerah Inspiring Women Award. Sebuah acara penganugerahan kepada wanita Indonesia yang dianggap memberikan inspirasi kepada bangsa, yang akan diberikan menjelang peringatan hari Kongres Perempuan ke-80, yang bertepatan dengan 22 Desember 2008 atau biasa disebut Hari Ibu.

Semoga saja langkah ini memang sudah dipikirkan secara matang oleh PKS. Karena implikasi politik bisa sangat tidak jelas dan kemungkinan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk mengambil keuntungan bisa saja ada. Jangan sampai, deh PKS harus terpecah dan muncul partai politik baru dengan nama Partai Bukan PKS.

Kampanye Hitam dan Pendidikan Politik Bangsa

Pernah tayang di Wikimu pada Kanal Opini, Sabtu 23-08-2008 11:40:02

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris black campaign yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Buruk atau jahat dalam pengertian merugikan orang lain atau lawan politik atau partai politik (parpol) lain, sedangkan si empunya kampanye hitam itu berharap dirinya atau partainya mendapatkan keuntungan. Ibarat peribahasa : mengeruhkan air, berharap ikan muncul.

Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan :

1. Menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak menyenanginya, maka bisa berakibat yang bersangkutan dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur. Bahkan mungkin sulit untuk diterima di partai yang lain. Apabila khalayak pendukung atau masyarakat luas tidak menyenanginya, maka diharapkan yang bersangkutan gagal terpilih dalam sebuah pencalonan.

2. Menjatuhkan nama baik seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik parpol tempat si politikus yang berkarir, yang berefek kepada politikus-politikus lain di parpol tersebut atau bahkan sekaligus menggagalkan calon presiden yang didukung parpol tersebut (efek domino).

Cara-cara yang dipakai dalam berkampanye hitam adalah :

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seseorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.

2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi, bisa juga benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan, namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa / manifulasi dengan bantuan teknologi komputer.

3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan, atau pekerjaan jahat si politikus, baik di masa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.

Kampanye hitam bukanlah sebuah pilihan dalam berpolitik. Selain mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik masyarakat atau pun agama, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Upaya Menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.

Eforia demokrasi di era reformasi ini tidaklah lantas merubah politikus-politikus kita sebagai setan-setan politik dan dunia politik sebagai sarangnya penjahat.

Boleh meniru demokrasi dan dunia politik di negara lain, tapi hendaknya dengan bijaksana dan arif. Pilih yang baik-baiknya saja yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan tinggalkan yang buruk dan merusak. Ataukah politikus-politikus kita ini memang sudah kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa ?