Tampilkan postingan dengan label Megawati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Megawati. Tampilkan semua postingan

Kamis, Juni 18, 2009

Capres Mana Lebih Bersih? Ini Buktinya

Tulisan ini sebetulnya bukan merupakan gaya saya, di mana mengangkat berita yang memojokkan orang lain. Namun saya melihat pemberitaan oleh media akhir-akhir ini sangat tidak berimbang, terutama yang berhubungan dengan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden incumbent.


Sebagian besar media, on-line maupun media cetak dan elektronik lainnya menayangkan berita-berita seputar capres-cawapres yang tidak berimbang. Sangat jelas dan nyata capres SBY diserang dari segala penjuru, sementara capres-capres lainnya mengaku yang paling pro rakyat, cinta produk dalam negeri, atau mengaku mempunyai program kemandirian bangsa.


Berikut ini adalah link yang bisa menunjukkan kepada Anda semua bahwa tidak ada satu pun capres-capres kita itu “benar-benar” bersih dari keterlibatan dalam proses ekonomi liberal (atau yang sekarang lebih trend dengan istilah Neo-Lib) dan pengerukan kekayaan alam Indonesia.



Siapa George Junus Aditjondro?


George Junus Aditjondro (lahir pada 27 Mei 1946 di Pekalongan, Jawa Tengah) adalah seorang sosiolog asal Indonesia. Pada sekitar tahun 1994 dan 1995 nama Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 hingga 2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998. Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi. Sebelumnya saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana. Saat hendak menghadiri sebuah workshop di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada tahun 1998.



Ekopol Tambang oleh George Junus Aditjondro


Inilah link dimaksud: http://www.scribd.com/doc/11016195/Ekopol-TambangGeorge-Junus-Aditjondro

Untuk mempermudah Anda inilah sedikit uraian yang merupakan salinan – dengan ditambah sedikit keterangan – dari isi tulisan pada link tersebut.


Jusuf Kalla hal 8. Paling tidak tiga orang di antara segelintir decision maker ekonomi Indonesia atau keluarga dekat mereka ikut mengeruk rezeki berlimpah dari minyak dan gas bumi, sebelum mereka bergabung ke dalam kabinet “Indonesia Bersatu” pimpinan SBY. Di puncak anak tangga tentunya perlu disebutkan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sendiri, yang keluarganya adalah pemilik Nuansa Grop. Menantu JK, Soesanto (“Tono”) Soepardjo, yang menikah dengan putri tertua Jusuf Kalla, Muchlisah Kalla, diserahi memimpin PT Kalla Inti Kalla Nuansa Group, salah satu investor yang menggarap sumur minyak di Blora, Jawa Tengah.


Di luar urusan Blok Cepu, kelompok Bukaka yang dipimpin oleh Ahmad Kalla, adik kandung sang Wakil Presiden, punya hubungan bisnis dengan salah satu raksasa migas dari AS, ConocoPhilips. Berkongsi dengan perusahaan daerah Batam, PT Bukaka Barelang Energy, sedang membangun pipa gas alam senilai 750 juta dollar AS – setara Rp. 7,5 trilyun – untuk menyalurkan gas alam dari Pagar Dewa, Sumatera Selatan, Ke Batam. Nama perusahaannya, PT Bukaka Barelang Energy. Gas alamnya sendiri berasal dari ladang ConocoPhillips di Sumatera Selatan.


Sangat jelas korelasinya antara klaim Capres JK mengenai konversi minyak tanah ke gas dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal secara logika, gas lebih mahal daripada minyak tanah.



SBY Hal 12. Tidak disebutkan memiliki perusahaan, hanya disebutkan ada kedekatan hubungan (jelas masih menduga-duga) dengan Letjend. Purn. T.B. Silalahi, staf ahli presiden bidang skuriti, “sangat rentan” dimanfaatkan oleh Tommy Winata, pimpinan kelompok Artha Graha. Soalnya T.B. Silalahi orang kunci di Artha Graha.



Mega hal 15. PDIP sendiri tidak dapat diharapkan mewakili aspirasi rakyat yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, maupun penunjukan ExxonMobil sebagai pengelola blok Cepu. Ini tidak terlepas dari dominannya peran Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufik Kiemas, di fraksi terbesar di DPR RI itu. Padahal keluarga ini merupakan pedagang BBM yang semakin berjaya di wilayah DKI.


Dengan memiliki 13 SPBU (yang sebagian besar diperoleh di masa kekuasaannya sebagai Presiden. Kita tahu di masa Orde Baru atau rezim Soeharto keluarga Megawati betul-betul dikucilkan dan sulit untuk berbisnis), keluarga Mega-Taufik sangat berhasil di bidang pemasaran BBM, dan masih terus berniat membuka pompa bensin baru, dengan merek Pertamina maupun yang lain. Akhir tahun lalu semua SPBU milik keluarga Mega-Taufik sudah berhasil menjual lebih dari 15 ribu liter gabungan premium, pertamax dan solar. Bahkan salah satu di antaranya, yaitu yang berlokasi di kawasan Pluit, Jakarta Barat, mampu menjual 90 ribu liter sehari. Makanya, mereka sangat diuntungkan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tahun lalu. Padahal keluarga Taufik Kiemas bukan satu-satunya anggota parlemen yang berjualan minyak. Lalu untuk apa mereka mau menentang masuknya maskapai migas asing, mulai dari hulu ke hilir?


Nah, terserah Anda untuk menilai tulisan George Junus Aditjondro tersebut di atas. Untuk lebih mantapnya Anda baca sepenuhnya isi tulisannya. Ditambahkan lagi untuk melihat-lihat tulisan lainnya pada link http://ws.copernic.com/copern/ws/results/Web/proyek%20tambang%20yusuf%20kalla/1/417/TopNavigation/Relevance/iq=true/zoom=off/_iceUrlFlag=7?_IceUrl=true


Di akhir warta ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir dengan lurus, benar dan berimbang. Bukankah Anda bisa menilai mana yang lebih bersih, atau kalau tidak bisa, Anda bisa menilai mana yang paling diuntungkan secara materi dan mana yang tidak?


Ini juga mungkin yang menjadi alasan SBY untuk berpisah dengan Jusuf Kalla dan memilih Budiono sebagai cawapresnya, karena Budiono bukan seorang businessman, taat beragama, rendah hati, cerdas dan betul-betul pekerja ulet. Barangkali.

Rabu, Mei 13, 2009

Melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “Bermain Catur” (Jenderal Tanpa Bentuk)

Inilah beberapa cuplikan syair dari Seni Perang Sun Tzu sebagai ilustrasi bagi Anda:


“Jenderal yang terampil akan membentuk lawannya, sementara ia sendiri tanpa bentuk.”


“Gunakan keteraturan untuk menantikan kekacauan. Gunakan ketenangan untuk menantikan kebisingan, inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan pikiran.”


“Buatlah jalan mereka memutar. Dan pancinglah mereka dengan keuntungan.”



Strategi politik cantik


Tidak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan langkah-langkah akhir dari SBY menjelang Pilpres 2009 selain: benar-benar langkah cantik.


Kalau seorang pecatur sudah berhasil memusingkan lawan mainnya, dengan menciptakan pion lawan bayangan, adalah benar-benar sebuah langkah cantik. Lihatlah SBY, yang belum menentukan cawapresnya sendiri, memasukkan pion Menteri Jusuf Kalla (JK) ke dalam “koalisi” PDIP-Gerindra-Hanura, mengobok-oboknya hingga pentolan Hanura, Wiranto, berhasil digandeng JK, dan Mega dibiarkan bertolak punggung dengan Prabowo. Ini benar-benar langkah cantik.


Apakah cukup sampai di situ?


Belum. Sekarang Partai Demokrat (PD) sedang melobi PDIP dan ini berarti berpotensi melemahkan “koalisi” PDIP-Golkar-Gerindra-Hanura sehingga jumlah kursi koalisi akan berkurang di kubu ini. Ini artinya SBY sedang melemahkan lawan bayangannya sendiri, yakni pasangan JK-Wiranto.


Sudah selesai?


Belum. Masih ada Prabowo dengan Partai Gerindra-nya yang masih “menjomblo”. Bisa saja PD segera melancarkan “rayuan maut” ke Gerindra, dan ini berarti skak-mat untuk Megawati.


Sekarang bagaimana dengan Megawati? Kalau PDIP menolak lamaran PD berarti oposisi yang lemah. Menerimanya berarti sebuah kemenangan yang sempurna bagi SBY.



Sumber gambar : http://theblogentrepreneur.com/wp-content/uploads/2008/01/samurai.jpg

Kamis, April 09, 2009

Mega Dibantai 34.000 Orang di Facebook, Trik Ala Tukul Arwana?

Masa tenang dalam tahapan Pemilu 2009 sudah dimasuki. Pesta kampanye partai politik dan calon legislatif sudah usai. Atribut-atribut partai satu per satu dibersihkan dari jalan-jalan kota dan desa. Minggu ini diharapkan keadaan benar-benar tenang.


Tapi tidak demikian halnya dengan dunia internet, khususnya jejaring perkawanan facebook. Jejaring yang sedang ngetop gara-gara Barack Obama mempopulerkannya hingga menghantarkan dirinya menjadi Presiden AS terpilih ke-44 ini menjadi buah berita. Gara-garanya adalah keberadaan sekelompok orang yang berdiskusi, mengkritik dan menghujat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehubungan dengan kampanye PDIP akhir-akhir ini. Katanya, sih dilengkapi juga dengan gambar-gambar tidak senonoh.


Dengan menggunakan nama “Say No!!! to Megawati” sebanyak 34.000 orang yang sudah terdaftar sebagai anggota diancam oleh Sekjen PDIP Pramono Anung akan dilaporkan kepada Bawaslu. Menurutnya para pelaku bisa diancam pidana dengan UU No.10 Tentang Pemilu pasal 270 dengan hukuman 24 bulan karena bisa dikatagorikan kampanye hitam (black campaign). Pramono Anung juga menuduh upaya mendiskreditkan Megawati ini dilakukan oleh lawan politik Megawati.


Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, yang dihubungi melalui telepon, Minggu (5/4) siang, mengatakan, di dalam Pasal 84 tentang Larangan Kampanye, sanksi hanya dapat dikenai jika kampanye hitam dilakukan oleh peserta, pertugas, atau pelaksana kampanye parpol.


Artinya, jika itu bukan dari ketiga unsur tersebut, tak bisa dikenai pidana pemilu. "Kita harus lihat dulu, siapa yang melaksanakan grup tersebut, ketiga unsur tadi, karena ada pembatasan dalam konteks UU Pemilu. Ada pembatasan dalam pasal ini hanya untuk aktivitas dalam kampanye," ungkapnya.


Tapi ada yang perlu dicermati dalam dunia politik, bahwa upaya menjelek-jelekkan diri sendiri ala Tukul Arwana sudah menjadi trend agar dibelaskasihani sebagai orang teraniaya. Bisa jadi dibalik kasus jejaring facebook ini ada orang PDIP sendiri di belakangnya?




Sumber berita : http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/04/06/11414393/PDI-P.Laporkan.Facebook.Say.No.to.Megawati.ke.Bawaslu

Sumber gambar : http://www.biskom.web.id/wp-content/uploads/2009/03/republik-facebook1.jpg

Kamis, April 02, 2009

PDIP (Partai Dengan Indikasi Plin-plan)

Judul di atas bagi Anda akan terlihat keliru dari segi Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) karena menggunakan kata penghubung “dengan” dengan huruf awal kapital atau huruf besar. Seharusnya untuk judul sebuah tulisan kata penghubung harus diawali dengan dengan huruf kecil.


Tetapi judul di atas merupakan kepanjangan baru untuk singkatan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kenapa demikian?


Beberapa waktu yang lalu PDIP sebagai partai oposisi pemerintah mengritik Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang merupakan program pemerintah SBY. Dalam sebuah kampanye terbuka PDIP, Megawati mengkritik keras program BLT sebagai upaya menyogok rakyat.


Menurut Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, dosa besar bagi pihak tertentu yang memanipulasi kesusahan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. “Akan menjadi dosa besar jika kesulitan hidup rakyat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujar Pramono di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3 inilah.com).


Nah, sekarang PDIP dan Megawati seperti menjilat ludah sendiri. Dalam sebuah iklan kampanye politik PDIP baru-baru ini di televisi, PDIP menggunakan BLT sebagai bahan kampanye. Yang begini apa bukan plin-plan namanya?




Sumber berita :

http://www.inilah.com/berita/politik/2009/03/24/93242/menjual-rakyat-miskin-di-kampanye/

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/03/29/051643/1106579/700/reposisi-pdip-terhadap-program-blt

Kamis, Desember 18, 2008

Saran agar Mega Berkerudung atau Warna Diganti Hijau?


“Mereka Bicara Mega” adalah sebuah buku yang diluncurkan oleh PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menjelang Pemilu 2009. Buku yang memuat komentar, pendapat, pujian dan lain-lain dari 38 tokoh di Indonesia, ada politisi, pengamat politik, akademisi dan budayawan adalah “buku kampanye” yang diterbitkan – tentu saja – untuk mendukung “penampilan “ Megawati Soekarno Putri menjelang Pemilu 2009.


Yang menarik dari isi buku tersebut adalah sebagian besar tokoh berbicara mengenai kemuslimahan Mega dan keislaman PDIP secara umum. Dan karena tokoh-tokoh yang berbicara adalah tokoh-tokoh yang sudah dipilih, semua pembicaraan sudah pasti sesuai dengan maksud diterbitkannya buku tersebut, yakni mencapai suatu kesimpulan akhir bahwa Megawati dan PDIP tidak perlu diragukan kemuslimahan dan keislamannya.



Jangan lupakan sejarah


PDIP bukan partai Islam, semua sudah tahu. PDIP merupakan transform dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) di era Orde Baru semua juga sudah tahu. Dan PDI yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 merupakan fusi dari 5 partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba (gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka).


Semua orang boleh berubah. Jadi secara pribadi Mega sah-sah saja mau berkerudung atau tidak, karena dia memang muslimah. Tapi secara partai – eit, nanti dulu. Apa PDIP mau menyingkirkan kawan-kawan di partainya yang non Muslim, atau ingin mengganti ideologi partai, atau ingin betul-betul berganti warna menjadi hijau?


Saya hanya memberi saran kepada saudara-saudaraku sesama Muslim di PDIP, berbicara harus realistis, jangan melupakan sejarah dan jangan menimbulkan kesan PDIP adalah bunglon yang bisa berganti warna sesuai tempat dan keperluan.

Selasa, Desember 16, 2008

Politik Dendam dan Dendam Politik, Masa Depan Politik Indonesia


Frasa di atas bukan asal dibolak-balik atau diplintir, tapi artinya memang berbeda. Politik dendam artinya politik yang dijalankan berdasarkan dendam, sedangkan dendam politik maknanya dendam karena permasalahan politik. Dendam politik bisa menyebabkan munculnya politik dendam, dan politik dendam akan menjadi abadi karena selalu berlandaskan dendam politik.


Sebagian besar permasalahan politik (perang) di dunia dibentuk oleh dendam politik. Sebut saja pertikaian Arab-Israel, genocide oleh Jerman terhadap orang Yahudi, perang Serbia-Bosnia, Perang Dunia I dan II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Irak-Iran, dan pertikaian di dalam negeri seperti yang terjadi di Maluku dan Poso. Dendam kesumat yang diwariskan turun temurun itu kemudian dicarikan alasan pembenarannya untuk diwujudkan menjadi perang atau pertikaian terbuka. Dan itu tidak pernah berakhir sampai rasa dendam kesumat itu habis atau terkikis oleh waktu.



George W. Bush penerus dendam sang ayah


Cerita yang paling up to date adalah penyerbuan pasukan AS ke Irak yang disebut Perang Teluk II atau Operasi Pembebasan Irak yang sebenarnya hanyalah sebuah perang yang diciptakan oleh Presiden AS George Walker Bush atau Bush Junior dalam rangka mewujudkan dendam sang ayah, George Herbert Walker Bush atau Bush Senior, Presiden AS ke-41 yang gagal menangkap dan membunuh Saddam Husein pada Perang Teluk I atau Operasi Badai Gurun.


Kemudian Bush Junior dengan enteng mengaku menyesal telah menyerang Irak disebabkan adanya kesalahan informasi intelijen mengenai senjata pemusnah massal milik Irak. Penyesalan basi-basi yang diungkapkan setelah dia puas dengan keberhasilannya membunuh (menghukum mati) Saddam Husein tersebut adalah bernilai 4.119 pasukan AS yang tewas ditambah tewasnya: 311 pasukan koalisi negara lain, 6.370 militer era Saddam, 23.500 kelompok perlawanan Irak, 1.186 tentara sewaan, 112 jurnalis, 40 pekerja media, 95 pekerja sosial, 97.762 rakyat sipil Irak, dan 4 juta jiwa menjadi pengungsi di negara sendiri dan 2 juta jiwa di negara lain. Bush is the real terrorist!



Keluarga Soekarno versus keluarga Soeharto


Sejarah mencatat bahwa kejatuhan pemerintahan Soekarno merupakan “kudeta politik” dari mantan presiden Soeharto yang pada saat itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat. Kemudian dendam politik terbentuk di antara dua keluarga ini. Lihat saja bagaimana dianaktirikannya keluarga Soekarno di masa pemerintahan Soeharto.


Ketika Megawati Soekarno Putri menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada waktu itu, PDI pun diobok-obok dengan munculnya PDI tandingan yang dipimpin oleh Yusuf Merukh. Pada Kongres PDI tandingan itu, diangkatlah Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI yang diakui oleh pemerintahan Soeharto dan Megawati pun tersingkir.


Pergolakan semakin memanas ketika trio “sakit hati” yang ditindas semasa pemerintahan Soeharto, yakni Amin Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati bersama-sama menggalang kekuatan melengserkan pemerintahan Soeharto dengan menggunakan massa rakyat dan mahasiswa. Dengan mengusung nama “Reformasi”, maka bergaunglah era yang disebut-sebut akan merubah kondisi politik dan ekonomi rakyat ini menjadi lebih baik dibanding era Orde Baru.


Megawati yang masih sakit hati dengan penzoliman semasa menjadi ketua PDI di era Orde Baru kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi ketua umumnya. Begitu juga setiap tokoh reformasi kemudian mendirikan partai politiknya masing-masing, Amin Rais dengan Partai Amanat Nasional dan Gus Dur dengan Partai Kebangkitan Bangsa.


Apabila banyak orang melihat bahwa pertarungan politik sesungguhnya di Pemilu 2009 adalah antara Megawati dan SBY, maka saya bilang itu adalah riak permukaan. Arus di dalamnya adalah pertarungan keluarga Soekarno dan keluarga Soeharto (keluarga Cendana).



Kebangkitan keluarga Cendana


Keleluasaan keluarga Soekarno, dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarno Putri, menikmati kekuasaan tidak begitu lama. Setelah menduduki jabatan wakil presiden di masa awal reformasi dengan Abdurrahman Wahid sebagai Presidennya melalui kesepakatan politik – karena belum ada pemilihan presiden secara langsung di Pemilu 1999 – Megawati kemudian berhasil menjadi Presiden setelah Gus Dur berhasil dilengserkannya dari kursi presiden gara-gara keterlibatannya dalam kasus Bulog-Goro.


Namun di Pemilu 2004, pertarungan sengit Megawati versus SBY (mantan Mentri Politik dan Keamanan atau Menkopolkam di masa pemerintahan Megawati yang mengundurkan diri) akhirnya dimenangkan SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya pernah menjabat Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) di masa Megawati dan juga mengundurkan diri.


Apakah tanda-tanda kebangkitan keluarga Cendana itu?


Jawabannya adalah kemenangan SBY dan Jusuf Kalla di Pemilu 2004. Di masa pemerintahan SBY-Kalla, Tommy Soeharto – yang berhasil dipenjarakan di masa Gus Dur sebagai presiden karena kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifudin Kartasasmita – dibebaskan bersyarat. Selain itu mantan presiden Soeharto yang di masa presiden Gus Dur maupun Megawati sudah digugat dengan kasus yayasan Supersemarnya, di masa SBY-Kalla kembali berhasil diselamatkan hingga wafatnya.


Menjelang Pemilu 2009 kemunculan Keluarga Cendana semakin tampak nyata, salah satunya adalah upaya kampanye PKS yang kontroversial dengan memunculkan Soeharto sebagai simbol “guru bangsa” dan “pahlawan”. Untuk usahanya ini PKS mendapatkan ucapan terimakasih dari Ketua Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kemudian disusul rencana menjadikan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai calon penerima anugerah dari PKS sebagai “Wanita yang mengispirasi”, tetapi dibatalkan kemudian setelah mendapatkan serangan di sana-sini.


Barisan Nasional versi Indonesia?


Di Malaysia dikenal adanya Barisan Nasional, yakni sebuah koalisi partai-partai sepeti UMNO (United Malays National Organization/etnis Melayu), MCA (Malaysian Chinese Association/etnis Tionghoa), MIC (Malaysian Indian Congress/etnis India) dan sejumlah partai kecil lainnya. Untuk Indonesia apakah tidak mungkin nantinya akan terbentuk barisan nasional versi Indonesia? Ditambah lagi banyaknya partai-partai kecil yang didalamnya adalah orang-orang Golkar di masa lalu.