Pobia Lemparan Sepatu Menjangkiti Pejabat Indonesia

Rupanya dampak insiden pelemparan sepatu oleh wartawa Irak, Muntadar Al-Zaidi terhadap Presiden USA George W. Bush sampai ke Indonesia. Dampak berupa pobia lemparan sepatu kepada pejabat negara ini terjadi di saat hendak diadakan acara rutin Wakil Presiden Jusuf Kalla setiap Jumat yakni memberikan keterangan kepada pers. Dan yang terkena dampak tentu saja para wartawan.

Pada saat menjelang jumpa pers tersebut, Pasukan Pengamanan Presiden (Secret service-nya Indonesia) masuk ke ruangan tempat para wartawan berkumpul. Salah satu anggota Paspampres menegur salah seorang wartawan yang sedang menunggu kehadiran Kalla dengan berkata, “Tolong diikat sepatunya.”

Pada awalnya para wartawan tidak begitu memperhatikan teguran tersebut karena dikira sedang bercanda. Tetapi petugas pampapres tersebut kembali menegaskan perintahnya, “Amankan sepatunya, ya.” Para wartawan pun terdiam. Namun yang membuat para wartawan kesal bukan instruksi mengikat tali sepatu itu, tetapi acara jumpa pers itu tenyata dibatalkan tanpa alasan apa pun.

Saat bertemu dengan para wartawan dari News Safety Institute di Istana Wakil Presiden, Selasa lalu, Kalla sempat bercanda. “Nanti sepatu wartawan harus diikat. Jangan-jangan ada yang mau melempar sepatu ke saya,” ujarnya.

Tetapi tidak dijelaskan bagaimana kalau sepatu yang dikenakan wartawan tidak menggunakan tali, apakah mesti dicopot ketika memasuki ruang pertemuan?

Oh, ya, karena saya belum menemukan istilah psikologi untuk pobia lemparan sepatu tersebut, maka saya beri nama abiciocalceolariusphobia (abicio = yang dilemparkan, calceolarius = sepatu, phobia = rasa takut).

Politik Dendam dan Dendam Politik, Masa Depan Politik Indonesia

Frasa di atas bukan asal dibolak-balik atau diplintir, tapi artinya memang berbeda. Politik dendam artinya politik yang dijalankan berdasarkan dendam, sedangkan dendam politik maknanya dendam karena permasalahan politik. Dendam politik bisa menyebabkan munculnya politik dendam, dan politik dendam akan menjadi abadi karena selalu berlandaskan dendam politik.

Sebagian besar permasalahan politik (perang) di dunia dibentuk oleh dendam politik. Sebut saja pertikaian Arab-Israel, genocide oleh Jerman terhadap orang Yahudi, perang Serbia-Bosnia, Perang Dunia I dan II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Irak-Iran, dan pertikaian di dalam negeri seperti yang terjadi di Maluku dan Poso. Dendam kesumat yang diwariskan turun temurun itu kemudian dicarikan alasan pembenarannya untuk diwujudkan menjadi perang atau pertikaian terbuka. Dan itu tidak pernah berakhir sampai rasa dendam kesumat itu habis atau terkikis oleh waktu.

George W. Bush penerus dendam sang ayah

Cerita yang paling up to date adalah penyerbuan pasukan AS ke Irak yang disebut Perang Teluk II atau Operasi Pembebasan Irak yang sebenarnya hanyalah sebuah perang yang diciptakan oleh Presiden AS George Walker Bush atau Bush Junior dalam rangka mewujudkan dendam sang ayah, George Herbert Walker Bush atau Bush Senior, Presiden AS ke-41 yang gagal menangkap dan membunuh Saddam Husein pada Perang Teluk I atau Operasi Badai Gurun.

Kemudian Bush Junior dengan enteng mengaku menyesal telah menyerang Irak disebabkan adanya kesalahan informasi intelijen mengenai senjata pemusnah massal milik Irak. Penyesalan basi-basi yang diungkapkan setelah dia puas dengan keberhasilannya membunuh (menghukum mati) Saddam Husein tersebut adalah bernilai 4.119 pasukan AS yang tewas ditambah tewasnya: 311 pasukan koalisi negara lain, 6.370 militer era Saddam, 23.500 kelompok perlawanan Irak, 1.186 tentara sewaan, 112 jurnalis, 40 pekerja media, 95 pekerja sosial, 97.762 rakyat sipil Irak, dan 4 juta jiwa menjadi pengungsi di negara sendiri dan 2 juta jiwa di negara lain. Bush is the real terrorist!

Keluarga Soekarno versus keluarga Soeharto

Sejarah mencatat bahwa kejatuhan pemerintahan Soekarno merupakan “kudeta politik” dari mantan presiden Soeharto yang pada saat itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat. Kemudian dendam politik terbentuk di antara dua keluarga ini. Lihat saja bagaimana dianaktirikannya keluarga Soekarno di masa pemerintahan Soeharto.

Ketika Megawati Soekarno Putri menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada waktu itu, PDI pun diobok-obok dengan munculnya PDI tandingan yang dipimpin oleh Yusuf Merukh. Pada Kongres PDI tandingan itu, diangkatlah Soeryadi sebagai Ketua Umum PDI yang diakui oleh pemerintahan Soeharto dan Megawati pun tersingkir.

Pergolakan semakin memanas ketika trio “sakit hati” yang ditindas semasa pemerintahan Soeharto, yakni Amin Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati bersama-sama menggalang kekuatan melengserkan pemerintahan Soeharto dengan menggunakan massa rakyat dan mahasiswa. Dengan mengusung nama “Reformasi”, maka bergaunglah era yang disebut-sebut akan merubah kondisi politik dan ekonomi rakyat ini menjadi lebih baik dibanding era Orde Baru.

Megawati yang masih sakit hati dengan penzoliman semasa menjadi ketua PDI di era Orde Baru kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi ketua umumnya. Begitu juga setiap tokoh reformasi kemudian mendirikan partai politiknya masing-masing, Amin Rais dengan Partai Amanat Nasional dan Gus Dur dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

Apabila banyak orang melihat bahwa pertarungan politik sesungguhnya di Pemilu 2009 adalah antara Megawati dan SBY, maka saya bilang itu adalah riak permukaan. Arus di dalamnya adalah pertarungan keluarga Soekarno dan keluarga Soeharto (keluarga Cendana).

Kebangkitan keluarga Cendana

Keleluasaan keluarga Soekarno, dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarno Putri, menikmati kekuasaan tidak begitu lama. Setelah menduduki jabatan wakil presiden di masa awal reformasi dengan Abdurrahman Wahid sebagai Presidennya melalui kesepakatan politik – karena belum ada pemilihan presiden secara langsung di Pemilu 1999 – Megawati kemudian berhasil menjadi Presiden setelah Gus Dur berhasil dilengserkannya dari kursi presiden gara-gara keterlibatannya dalam kasus Bulog-Goro.

Namun di Pemilu 2004, pertarungan sengit Megawati versus SBY (mantan Mentri Politik dan Keamanan atau Menkopolkam di masa pemerintahan Megawati yang mengundurkan diri) akhirnya dimenangkan SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya pernah menjabat Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) di masa Megawati dan juga mengundurkan diri.

Apakah tanda-tanda kebangkitan keluarga Cendana itu?

Jawabannya adalah kemenangan SBY dan Jusuf Kalla di Pemilu 2004. Di masa pemerintahan SBY-Kalla, Tommy Soeharto – yang berhasil dipenjarakan di masa Gus Dur sebagai presiden karena kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifudin Kartasasmita – dibebaskan bersyarat. Selain itu mantan presiden Soeharto yang di masa presiden Gus Dur maupun Megawati sudah digugat dengan kasus yayasan Supersemarnya, di masa SBY-Kalla kembali berhasil diselamatkan hingga wafatnya.

Menjelang Pemilu 2009 kemunculan Keluarga Cendana semakin tampak nyata, salah satunya adalah upaya kampanye PKS yang kontroversial dengan memunculkan Soeharto sebagai simbol “guru bangsa” dan “pahlawan”. Untuk usahanya ini PKS mendapatkan ucapan terimakasih dari Ketua Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kemudian disusul rencana menjadikan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai calon penerima anugerah dari PKS sebagai “Wanita yang mengispirasi”, tetapi dibatalkan kemudian setelah mendapatkan serangan di sana-sini.

Barisan Nasional versi Indonesia?

Di Malaysia dikenal adanya Barisan Nasional, yakni sebuah koalisi partai-partai sepeti UMNO (United Malays National Organization/etnis Melayu), MCA (Malaysian Chinese Association/etnis Tionghoa), MIC (Malaysian Indian Congress/etnis India) dan sejumlah partai kecil lainnya. Untuk Indonesia apakah tidak mungkin nantinya akan terbentuk barisan nasional versi Indonesia? Ditambah lagi banyaknya partai-partai kecil yang didalamnya adalah orang-orang Golkar di masa lalu.

Always Be Vice President

Isyarat dari Ketua DPP Bidang Kepemudaan Partai Golkar, Yorrys Raweyai bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sudah secara bulat mendukung Pasangan Yudhoyono-Kalla memberikan sedikit gambaran bagaimana kira-kira suara dari Partai Golkar nantinya, walaupun keputusan bakal calon resmi dari Partai Golkar untuk calon presiden dan wakil presiden memang harus melalui mekanisme resmi rapimnas khusus yang digelar setelah pemilu legislatif pada April 2009.

Mimpi panjang calon presiden Golkar

Nama (Partai) Golkar yang menjadi buruk sebagai mesin politik Orde Baru adalah suatu hal yang sulit untuk dilupakan. Walaupun perolehan suara di Pemilu 2004 Golkar berhasil meraih 21,6 % suara sebagai peringkat pertama, tetapi perihal calon presiden adalah hal lain. Seperti halnya kemenangan SBY sebagai presiden yang sangat berbeda jauh dengan perolehan suara Partai Demokrat, partai yang mengusung nama SBY.

Selain faktor sejarah yang kuat, Golkar juga menemui kesulitan mencari figur, yakni figur seorang presiden yang bisa menutupi kenangan sejarah yang buruk Partai Golkar di masa lalu. Hal ini berarti seorang tokoh dengan level di atas SBY, dan sepertinya untuk saat ini tokoh seperti itu tidak ada.

Barangkali Golkar harus puas mendudukkan calonnya di kursi wakil presiden saja untuk beberapa periode pemilu. Paling tidak sampai traumatik terhadap Orde Baru terhapuskan oleh waktu. Mungkin 10, 20 atau 30 tahun lagi. Atau sampai generasi reformasi tidak ada lagi?

Hasil Survei Terbaru IRDI : Kinerja SBY Cukup Bagus

Suatu survei yang terbaru yang dilaksanakan oleh The Indonesian Research dan Development Institute (IRDI) mengungkapkan bahwa rakyat Indonesia menilai cukup atas kinerja President Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Survei nasional ketiga dengan mewawancarai 2.000 responden ini dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2008.

Direktur IRDI Nofrida Mandica mengatakan hari Senin (1/12) kebanyakan responden-responden menyukai program pendidikan, kesehatan dan keamanan yang diterapkan oleh pasangan SBY-Kalla, seperti dilaporkan wartawan Antara.

Ketika responden ditanya mengenai agenda-agenda kesehatan dan keamanan maka berturut-turut 57,9 % dan 57,6 % menjawab secara positif, 55,5 % memberi tanda positif untuk program pendidikan dan 52,7 % menyetujui usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Tanggapan-tanggapan yang dikumpulkan sekitar kenaikan harga bahan pokok dan kemiskinan berkelanjutan adalah: 63,5 % dari responden tidak puas dengan program pengendalian harga bahan pokok, 52,4 persen merasa tidak senang dengan upaya memecahkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, selagi 49,3 persen tidak puas dengan distribusi bahan bakar dan gas pada waktu enam bulan yang lalu.

Survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak begitu memahami mengenai inisiatif-inisiatif pemerintah terhadap keluarga berpendapatan rendah seperti program subsidi buku pelajaran sekolah (30,3 %) dan kredit usaha mikro (39 %).

"Di sisi yang positif, 75,9 % responden menahami perihal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Nofrida.

Hasil survey di atas bisa menjadi catatan penting bagi pasangan SBY-Kalla, seandainya tetap berpasangan, jangan sampai menjelang hari pemilihan nantinya tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana pun permasalahan harga bahan pokok, pengangguran dan kemiskinan akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan.

Menurut catatan yang ada, selama pemerintahan di era reformasi, tidak satu presiden pun yang bisa mengendalikan harga pasar. Yang sering terlontar adalah kalimat, "Kita akan menyerahkan kepada mekanisme pasar." "Mekanisme" dimaksud adalah siapa yang mempunyai uang banyak bisa mengendalikan harga sesukanya. Mereka menimbun barang sehingga susah dicari di pasaran, setelah harga melambung baru mereka mengeruk untung.

Secara sederhana, apabila harga kebutuhan bahan pokok dapat dikendalikan dan terjangkau oleh kantong masyarakat, tekanan akibat meningkatnya pengangguran dan kemiskinan akan bisa dikurangi.